Ini Daftar 15 Anggaran Kementerian yang Siap Dipangkas Sri Mulyani di 2026
Memuat halaman…
Portal berita terpercaya dengan informasi terkini seputar Indonesia dan dunia.
Minggu, 8 November 2026 21:53 WIB
Portal berita terpercaya dengan informasi terkini seputar Indonesia dan dunia.
HAIJOGJA.COM – Gubernur Riau, Abdul Wahid, diduga menerima setoran uang dengan istilah “jatah preman” sebesar Rp4,05 miliar dari Dinas PUPR-PKPP Riau selama periode Juni hingga November 2025. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengungkapkan bahwa uang tersebut berasal dari permintaan Abdul Wahid kepada Sekretaris Dinas PUPR-PKPP serta enam Kepala UPT Wilayah I hingga VI. Kasus Korupsi […]
HAIJOGJA.COM – Masyarakat diimbau untuk tidak mengunggah foto Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP) di media sosial. Sebab, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor KK yang tercantum di dalamnya sangat rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dilansir dari indonesiabaik.id, setiap angka dalam NIK sebenarnya memiliki makna tersendiri: Dua digit pertama menunjukkan […]
HAIJOGJA.COM – Indonesia kembali memperingati Hari Dokter Nasional pada Jumat, 24 Oktober 2025. Peringatan ini diberikan sebagai penghormatan kepada para dokter yang terus berkomitmen untuk menjaga kesehatan masyarakat. Bukan hanya peringatan tahunan, peringatan ini juga memberi kita kesempatan untuk merenungkan perjuangan tenaga medis dan mengingat peran penting dokter dalam menjaga sistem kesehatan nasional tetap stabil. […]
Portal berita terpercaya dengan informasi terkini seputar Indonesia dan dunia.
HAIJOGJA.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memangkas 15 jenis pos belanja kementerian/lembaga (K/L) pada tahun anggaran 2026.
Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Aturan tersebut menjadi panduan teknis penghematan anggaran untuk tahun depan.
Dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan, besaran efisiensi tiap K/L akan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai belanja pada setiap item.
Adapun 15 item yang masuk daftar efisiensi meliputi:
Daftar ini serupa dengan efisiensi anggaran yang diterapkan tahun ini sesuai Surat Menkeu Nomor S-37/MK.02/2025.
Meski begitu, Sri Mulyani belum mengumumkan berapa persen pemangkasan yang akan diberlakukan pada masing-masing item di 2026.
Presiden juga bisa menambah item efisiensi jika diperlukan.
Besaran efisiensi akan disampaikan langsung oleh Kementerian Keuangan kepada setiap K/L, dan sifatnya final.
Namun, penetapan angka tetap mempertimbangkan target penerimaan pajak.
Setelah K/L menentukan pos-pos yang akan dipangkas, usulan revisi anggaran akan dibahas bersama DPR RI sebelum diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran.
Jika disetujui, anggaran tersebut akan diblokir dalam DIPA, sehingga hanya pagu efektif yang bisa digunakan.
Pemblokiran ini masih dapat dibuka dalam tiga kondisi:
Nilai pasti efisiensi baru akan diketahui setelah Presiden Prabowo membacakan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 pada 15 Agustus 2025.
